NEGARA DESAK WARGA PERGI DARI UKRAINA.

Pasuruan,  PULUNG POST - Mengingat situasi Rusia dan Ukraina semakin memanas, maka ramai-ramai negara ini mendesak warganya untuk pergi dari Ukraina. Bahkan beberapa telah mengurangi staf diplomatik di sana.

Ini terjadi di tengah makin memanasnya situasi konflik dengan Rusia. Negeri Vladimir Putin diyakini akan melakukan serangan ke bekas sesama Uni Soviet itu, dan menimbulkan ketegangan dengan NATO.

Permintaan meninggalkan Kyiv dilakukan 19 negara. Yakni Amerika Serikat (AS), Jerman, Italia, Inggris, Irlandia, Belgia, Luksemburg, Belanda, Kanada, Norwegia, Estonia, Lithuania, Bulgaria, Slovenia, Australia, Jepang, Israel, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Prancis dan Rumania, meski belum melakukan hal serupa, juga telah meminta warga untuk tidak melakukan perjalanan Ukraina. Rusia pun menarik beberapa staf diplomatik dengan alasan takut "provokasi".

Sementara Badan-badan Uni Eropa merekomendasikan personel diplomatik yang tidak penting untuk meninggalkan negara itu dan melakukan telecommuting dari luar negeri. Diketahui, beberapa maskapai seperti KLM Belanda, telah mengumumkan menangguhkan penerbangan ke Ukraina sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Sebelumnya, NBC News menyebut Rusia akan segera menyerang Ukraina, Selasa (15/2/22) waktu setempat atau Rabu waktu RI. Hal sama juga dikatakan dua pejabat AS yang menjadi sumber Reuters, di mana serangan mungkin terjadi 15 Februari atau akhir Maret mendatang.

Masalah Rusia dan Ukraina cukup kompleks. Bukan hanya klaim teritori tapi juga kekhawatiran Rusia akan bergabungnya Ukraina dengan NATO dan berdirinya pangkalan pakta pertahanan itu di Eropa Timur.

Tetangga RI Juga

Sementara itu tetangga RI, Singapura, juga memberikan permintaan yang sama ke warganya di Ukraina melalui Kementerian Luar Negeri, Minggu (13/2/22). Ketegangan dikatakan terus meningkat.

"Mengingat situasi saat ini, warga Singapura di Ukraina disarankan untuk meninggalkan negara itu sesegera mungkin melalui sarana komersial selagi masih memungkinkan," tegas lembaga negara itu, dikutip Channel News Asia.

Kementerian mengatakan Singapura tidak memiliki misi diplomatik di Ukraina. Sehingga tidak ada jaminan bahwa Kemlu akan berada dalam posisi yang bisa membantu warga Singapura meninggalkan negara itu jika konflik terjadi. (dndg) 

Sumber : CNBC Indonesia